perkembangan sistem pemerintahan di indonesia
PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
A. Sistem
Pemerintahan di bawah UUD 1945, 18 Agustus 1945
Dalam dinamika atau
perkembangan pasang surut ketatanegaraan atau sistem pemerintahan RI dapat kita
lihat dari naskah resmi UUD yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari 18
Agustus 1945 sampai sekarang.
Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD
1945, tidak menganut suatu sistem pemerintahan dari negara manapun, melainkan
merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kalau diperhatikan
sistimatika dari sejak pembentukan UUD 1945 (BPUPKI) yang dijadikan dasar
pembentukan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dapat kita ketahui
dari Batang tubuh dan Penjelasan Resmi dari UUD 1945 bahwa negara Republik
Indonesia menganut Sistem pemerintahan
Presidensial.
Pada bagian Batang
Tubuh UUD 1945 kita dapat jumpai pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “ Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang
Dasar “. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “.
Pada pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden
Pada Penjelasan Resmi UUD 1945, pada awal dibentuknya UUD
1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI dapat kita jumpai adanya
penegasan tentang Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan yang tertinggi ditangan MPR.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara
tertinggi di bawah Majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden , Menteri Negara
tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Adapun lembaga
negara menurut UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 adalah
1. MPR,
2. DPR,
3. Presiden dan Wk. Presiden,
4. MA,
5. BPK,
6. DPA.
B. Sistem
Pemerintahan Konstitusi RIS 1949
Dalam periode ini
yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat
1949 (KRIS 1949). UUD ini terdiri dari Mukadimah, 197 pasal dan 1 lampiran.
Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat yang
merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk
federal.
Kekuasaan
kedaulatan di dalam Negara Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan Dewan perwakilan Rakyat dan Senat sesuai dengan pasal 1
ayat 2 Konstitusi RIS 1949, Badan pemegang kedaulatan ini juga merupakan badan
pembentuk undang-undang yang menyangkut hal-hal yang khusus mengenai satu,
beberapa atau semua negara bagian atau bagiannya. Mengatur pula hubungan khusus
antara negara RIS dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal
127 a. Pembuatan undang-undang tanpa Senat tetapi hanya dilakukan oleh
pemerintah dan DPR merupakan produk undang-undang yang tidak mengatur masalah
hubungan negara RIS dengan negara bagian.
Sistem
pemerintahannya adalah Parlementer berdasarkan pasal 118 ayat 2 menyebutkan
sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab
kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para
menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri
itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri
(kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.
Menurut ketentuan
pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan yang
dianutnya sistem pemerinhtahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), dan apabila pertanggung jawabannya itu
tidak diterima oleh parlemen atau DPR, maka kabinet secara perseorangan atau
secara bersama-sama harus mengundurkan diri atau membubarkan diri, jadi
kedudukan kabinet sangat tergantung pada parlemen (DPR).
C.
Sistem Pemerintahan di Bawah UUDS 1950
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer seperti pada masa berlakunya konstitusi RIS. Dasar hukumnya antara lain adalah:
Pasal 45 : Presiden ialah kepala negara.
Pasal 83 Ayat 1 : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.
Pasal 84 : Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat diberlakukan dengan ketentuan harus segera dilakukan pemilihan kembali dalam waktu 30 hari.
Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Dengan demikian sistem demokrasi di parlemen dan pada sistem pemerintahan tidak sehat. Selain itu, kekuasaan alat-alat perlengkapan negara dikendalikan oleh lembaga yang bersangkutan tanpa dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.
Alat-alat perlengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 adalah :
1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menteri-menteri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Agung.
5. Dewan Pengawas Keuangan.
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer seperti pada masa berlakunya konstitusi RIS. Dasar hukumnya antara lain adalah:
Pasal 45 : Presiden ialah kepala negara.
Pasal 83 Ayat 1 : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.
Pasal 84 : Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat diberlakukan dengan ketentuan harus segera dilakukan pemilihan kembali dalam waktu 30 hari.
Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Dengan demikian sistem demokrasi di parlemen dan pada sistem pemerintahan tidak sehat. Selain itu, kekuasaan alat-alat perlengkapan negara dikendalikan oleh lembaga yang bersangkutan tanpa dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.
Alat-alat perlengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 adalah :
1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menteri-menteri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Agung.
5. Dewan Pengawas Keuangan.
D.
Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, 5 Juli 1959- 21 mei
1998
Mengingat kondisi politik pada masa berlakunya UUDS semakin memanas, pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Badan Konstitusional untuk kembali ke UUD 1945. Namun, untuk mengembalikan UUD 1945 secara murni menjadi perdebatan bagi anggota kelompok konstituante.
Kelompok pertama : anggota konstituante mau menerima saran untuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh.
Kelompok kedua : anggota konstituante mau menerima kembali UUD 1945 dengan persyaratan amandemen, yaitu sila pertama Pancasila pada pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila pertama Pancasila seperti tercantum dalam Piagam Jakarta.
Perdebatan kedua kelompok di dalam badan konstituante itu tidak mencapai titik temu. Presiden, yang menurut UUDS 1950 memiliki kemampuan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya membubarkan badan konstituante yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Bubarnya badan konstituante tersebut, secara otomatis tidak adanya lembaga pembentuk UU. Situasi ini pula yang mendorong Presiden mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin agar dapat kembali ke UUD 1945. Peristiwa ini disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak itu berlakulah UUD 1945 dan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, kondisi itu tetap berlaku sampai diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
Peranan Supersemar untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman serta stabilitas jalannya pemerintahan, menjadi puncak sejarah hitam pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dikukuhkan dengan masa berlaku sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilu, meskipun penerbitan Supersemar sampai sekarang masih kontroversi.
Oleh karena pemilu 5 Juli 1968 tertunda hingga 5 Juli 1971 dan telah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXX III/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari tangan Presiden Soekarno, maka demi terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan hukum dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu dan dimulailah masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional melalui upaya-upaya sebagai berikut.
1. Konsep dwi fungsi ABRI.
2. “Menggolkarkan” pemerintahan hingga ke akar-akarnya.
3. Kekuasaan di tangan eksekutif.
4. Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
5. Konsep massa mengambang (floating mass).
6. Pengendalian pers nasional.
Terbukti bahwa selama 32 tahun di masa Orde Baru, Golkar selalu berhasil menjadi single majority dan Presiden Soeharto selalu terpilih secara aklamasi.
Mengingat kondisi politik pada masa berlakunya UUDS semakin memanas, pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Badan Konstitusional untuk kembali ke UUD 1945. Namun, untuk mengembalikan UUD 1945 secara murni menjadi perdebatan bagi anggota kelompok konstituante.
Kelompok pertama : anggota konstituante mau menerima saran untuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh.
Kelompok kedua : anggota konstituante mau menerima kembali UUD 1945 dengan persyaratan amandemen, yaitu sila pertama Pancasila pada pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila pertama Pancasila seperti tercantum dalam Piagam Jakarta.
Perdebatan kedua kelompok di dalam badan konstituante itu tidak mencapai titik temu. Presiden, yang menurut UUDS 1950 memiliki kemampuan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya membubarkan badan konstituante yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Bubarnya badan konstituante tersebut, secara otomatis tidak adanya lembaga pembentuk UU. Situasi ini pula yang mendorong Presiden mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin agar dapat kembali ke UUD 1945. Peristiwa ini disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak itu berlakulah UUD 1945 dan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, kondisi itu tetap berlaku sampai diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
Peranan Supersemar untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman serta stabilitas jalannya pemerintahan, menjadi puncak sejarah hitam pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dikukuhkan dengan masa berlaku sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilu, meskipun penerbitan Supersemar sampai sekarang masih kontroversi.
Oleh karena pemilu 5 Juli 1968 tertunda hingga 5 Juli 1971 dan telah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXX III/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari tangan Presiden Soekarno, maka demi terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan hukum dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu dan dimulailah masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional melalui upaya-upaya sebagai berikut.
1. Konsep dwi fungsi ABRI.
2. “Menggolkarkan” pemerintahan hingga ke akar-akarnya.
3. Kekuasaan di tangan eksekutif.
4. Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
5. Konsep massa mengambang (floating mass).
6. Pengendalian pers nasional.
Terbukti bahwa selama 32 tahun di masa Orde Baru, Golkar selalu berhasil menjadi single majority dan Presiden Soeharto selalu terpilih secara aklamasi.
E.
Periode Reformasi
Akhirnya, mulailah terbentuk sistem pemerintahan yang stabil ditandai dengan pembenahan struktur ketatanegaraannya sendiri. Pembenahan itu antara lain :
Akhirnya, mulailah terbentuk sistem pemerintahan yang stabil ditandai dengan pembenahan struktur ketatanegaraannya sendiri. Pembenahan itu antara lain :
·
Dibentuknya paket UU di bidang
politik (UU Susduk/MPR/DPR/DPRD, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum).
·
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
Politik dan Golongan Karya.
·
UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (menggantikan UU No. 5 Tahun 1974).
·
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah.
·
Dilakukannya amandemen UUD 1945 oleh
MPR melalui Panitia Ad-Hoc I MPR RI.
Di dalam Amandemen UUD 1945, terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan
sistem pemerintahan presidensial. Selain sistem ini tetap dipertahankan,
diperkuat pula melalui mekanisme pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara
langsung. Ketentuan-ketentuan sistem pemerintahan Indonesia antara lain sebagai
berikut.
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.
3. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
4. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
5. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada majelis yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
6. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan dan langsung oleh rakyat serta diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik peserta pemilu.
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.
3. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
4. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
5. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada majelis yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
6. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan dan langsung oleh rakyat serta diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik peserta pemilu.
Komentar
Posting Komentar